Korsel- Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mencabut darurat militer pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional memutuskan untuk mengakhiri kondisi tersebut melalui pemungutan suara.
Keputusan ini diumumkan enam jam setelah Yoon membuat pernyataan mengejutkan, menuduh oposisi melakukan aktivitas anti-negara yang melumpuhkan pemerintah.
Kabinet Yoon menyetujui pencabutan itu pada pukul 4:30 pagi waktu setempat (2:30 WIB), Rabu (4/12/24).
Sebelumnya, pada pukul 11 malam, Yoon menyatakan darurat militer untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman terhadap tatanan konstitusional dan demokrasi Korea Selatan (Korsel).
Namun, Yoon akhirnya memerintahkan pasukan yang dikerahkan untuk kembali ke pangkalan, mengembalikan situasi ke kondisi normal.
Deklarasi darurat militer yang tiba-tiba ini memicu kekhawatiran di dalam dan luar negeri. Partai oposisi meningkatkan kritik terhadap langkah Yoon, dengan beberapa anggota mengancam akan mengajukan mosi pemakzulan.
Hwang Un-ha, pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea, mengecam langkah pengerahan militer tersebut dan menyerukan tanggung jawab presiden.
Reaksi internasional juga muncul. Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyampaikan kekhawatiran mendalam dan menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan politik di Korea Selatan secara damai dan sesuai hukum.
Campbell menegaskan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan AS tetap kuat, seraya menyerukan penyelesaian situasi secara tenang.
Pencabutan darurat militer ini meninggalkan ketegangan politik yang belum mereda, dengan oposisi terus menekan pemerintah Yoon atas langkah yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi.(Red/antara)
