Satujuang- Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengemukakan tiga skenario untuk meningkatkan kualitas bahan bakar minyak (BBM) menjadi rendah sulfur.
Tiga opsi tersebut meliputi pembiayaan dari APBN, menaikkan harga BBM, dan menerapkan subsidi yang tepat sasaran.
Menurut Rachmat, opsi yang paling ideal adalah subsidi BBM yang tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, masyarakat yang ekonominya rentan akan tetap terlindungi, sementara kelompok masyarakat yang lebih mampu didorong untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Rachmat menekankan pentingnya subsidi yang tepat sasaran agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien.
Namun, ia belum dapat memastikan kapan implementasi opsi ini akan dimulai dan berharap bisa terlaksana sebelum akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober 2024.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan meluncurkan BBM baru pada 17 Agustus, bertepatan dengan HUT RI ke-79, yang akan memiliki kandungan sulfur rendah dan lebih ramah lingkungan.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mencari bahan pencampur untuk mengurangi kadar sulfur dalam BBM.
Saat ini, kadar sulfur BBM masih sekitar 500 ppm, sementara standar Euro 5 mengharuskan kadar sulfur di bawah 50 ppm. Proses ini mengalami kendala karena kilang yang sedang dalam pembangunan di Balikpapan.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, seperti bioetanol, untuk menggantikan bensin.
Pertamina tengah mengerjakan proyek bioetanol ini, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan menghemat biaya.
Saat ini, Indonesia telah menerapkan Biodiesel 35 (B35), campuran solar dan FAME berbasis minyak sawit.(Red/CNN)
