Satujuang, Bengkulu- Operasional maskapai Garuda Indonesia di Bandara Fatmawati Soekarno resmi berakhir mulai hari ini Minggu (29/3/26), menandai kegagalan lobi pemerintah daerah yang sempat dilakukan.
Perginya maskapai pelat merah ini sekaligus menandakan kegagalan koordinasi lokal dalam memenuhi tuntutan profitabilitas perusahaan nasional tersebut.
Jauh sebelum penghentian layanan, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah berupaya melakukan lobi.
Pada Rabu (4/3), Gubernur Helmi menyambangi markas besar Garuda Indonesia di Tangerang.
Kunjungan tersebut membawa janji dukungan konkret dari jajaran Forkopimda hingga pelaku usaha di Bengkulu.
Namun, optimisme yang dibawa Gubernur Helmi tidak cukup kuat untuk meruntuhkan tembok kalkulasi bisnis maskapai.
Dilansir dari Tribun, Direktur Teknik Garuda Indonesia, Mukhtaris, sejak awal telah memberikan sinyal bahwa alasan penghentian murni karena angka.
Target jumlah penumpang yang tak kunjung tercapai menjadi vonis mati bagi rute Jakarta–Bengkulu.
Ada kontradiksi yang menyesakkan di balik kepergian ini, yakni tingkat okupansi penumpang yang sebenarnya mencapai 80 persen.
General Manager Garuda Indonesia Bengkulu, Boby Pratama, mengungkapkan angka okupansi tersebut.
Dalam industri penerbangan normal, angka 80 persen tergolong sehat, namun bagi Garuda yang tengah efisiensi, angka itu nyaris cukup tetapi berpotensi menimbulkan kerugian.
“Tingkat keterisian 80 persen itu belum memenuhi target maksimal yang ditetapkan perusahaan,” tegas General Manager Garuda Indonesia Bengkulu, Boby Pratama.
Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mendongkrak sisa 20 persen slot kursi atau memberikan jaminan keterisian menjadi faktor penentu hilangnya layanan premium ini.
Momen penerbangan terakhir pada Sabtu (28/3) menjadi drama mengharukan sekaligus ironis.
Petugas ground handling dan staf bandara membentangkan spanduk bertuliskan “Terimakasih Garuda Indonesia sudah pernah terbang di Langit Bengkulu”.
Konektivitas udara Bengkulu kini mengalami kemunduran signifikan.
Bengkulu harus menerima kenyataan bahwa dukungan moral dan janji koordinasi tidak cukup sakti untuk menyelamatkan rute penerbangan tanpa realisasi volume penumpang yang masuk skala ekonomi perusahaan.
Kegagalan mempertahankan Garuda Indonesia dinilai sejumlah pihak bukan sekadar hilangnya satu jadwal penerbangan, melainkan kemunduran bagi posisi tawar ekonomi Bengkulu.
Hal ini berpotensi memperlebar jarak investasi, sebab Garuda Indonesia merupakan jembatan utama bagi investor besar dan pejabat kementerian yang memerlukan efisiensi waktu serta standar layanan tinggi.
Sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) diprediksi akan menjadi korban pertama tanpa opsi penerbangan premium.
Penurunan hunian hotel berbintang yang biasanya menampung penumpang Garuda dan peserta seminar nasional terancam signifikan.
Berhentinya Garuda Indonesia juga menandakan berkurangnya kapasitas layanan kargo, membuat komoditas unggulan Bengkulu yang sensitif waktu harus mencari alternatif yang mungkin tidak seefektif sebelumnya.
Lebih jauh, kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi target okupansi 20 persen sisa kursi menunjukkan lemahnya sinergi sektor swasta dan pemerintah.
Dengan berakhirnya layanan ini, Bengkulu kini harus puas dengan layanan maskapai bertarif rendah (Low-Cost Carrier).
Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan standar pelayanan transportasi udara di provinsi tersebut, yang pada akhirnya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan provinsi tetangga di Sumatra yang memiliki konektivitas lebih stabil. (Red)
