Karimun – Polemik kelangkaan BBM Bersubsidi jenis Solar di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau masih jadi perhatian serius pihak pemerintah daerah maupun penegak hukum.
Pasalnya, dalam kurun tiga bulan terakhir, Solar langka dipasaran, bahkan di SPBU sekalipun.
Beberapa waktu silam, Pihak Polres Karimun berhasil mengamankan tiga oknum penimbun solar dengan modus Truck lansir.
Meskipun demikian, dalam Rapat bersama FKPD di Kantor Bupati setempat pada Rabu, 7 Juni lalu, pihak Komando Distrik Militer (Kodim) serta Polres menyoroti soal pengawasan penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran.
“Maka dari itu pengawasan akan menjadi tanggung jawab kita semua, sampai ke level penyalur, agar bagaimana tidak salah sasaran terhadap BBM subsidi ini,” ucap Dandim 0317/TBK, Letkol Inf Agus Rediyanto, dalam rapat.
Dilain tempat, Amirulah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karimun juga sependapat.
Bahkan, ia menjelaskan jika ada dugaan permainan pemberian Rekomendasi pembelian BBM jenis Solar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Dinas Kelautan Dan Perikanan, dengan oknum Nelayan atau pemilik Kapal.
“Saat ini banyak kejadian di lapangan, kapal 10GT diberi rekomendasi pembelian solar oleh DKP. Namun, kapal ikan tersebut tidak melaut, dan solarnya malah di jual ke industri,” terangnya saat wawancara dengan awak media ini disekitaran Jalan Poros, Jumat (10/6/22).
Hal tersebut dikatakan Amirullah adalah bentuk dari tidak adanya pengawasan oleh pemberi rekomendasi, maupun aparat penegak hukum serta pemerintah daerah.
“Jika Rekomendasi solar dengan mudahnya di berikan kepada oknum pemilik kapal, tanpa pengawasan, maka, hal ini kami duga ada pihak yang bersubahat. Bersama-sama melakukan kecurangan mengatasnamakan nelayan,” paparnya.
Ia juga meminta, agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun dapat membuka ke publik, siapa saja para penerima rekomendasi pembelian BBM jenis Solar subsidi.
“Jika mereka bersih, mari, buka semua data penerima rekomendasi solar atas nama nelayan sejak tahun 2021 hingga 2022. Jangan sampai solar untuk kebutuhan di darat, terkuras oleh oknum “nelayan solar. Kita harus awasi bersama,” pungkasnya.
Mirisnya, ketika awak media mengkonfirmasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ahmadi, soal data penerima tersebut, terlihat pesan pertanyaan terkirim ke nomor WhatsAppnya, namun sesaat kemudian Ahmadi memblokir nomor awak media.
Begitu juga dengan Kepala Bidang Perikanan DKP, hingga berita ini ditayangkan, pihaknya tak kunjung memberikan informasi terkait jumlah penerima rekomendasi dari instansinya. (Esp)
