Satujuang- Fenomena dinasti politik di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, semakin mengkhawatirkan.
Salah satu yang paling mencolok adalah keluarga Mas’ud, yang telah menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan dan legislatif.
Penguasaan ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan nilai-nilai demokrasi di provinsi kaya sumber daya alam ini, terutama dengan pencalonan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kaltim.
Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, menyatakan bahwa kehadiran Rudy Mas’ud dalam kontestasi pilkada menunjukkan kemunduran demokrasi.
“Rudy Mas’ud memiliki syahwat politik yang tinggi, tidak puas hanya sebagai anggota DPR RI, tetapi berambisi menguasai Kalimantan Timur untuk kepentingan keluarganya,” ujar Musyanto.
Dominasi politik keluarga Mas’ud tidak hanya berhenti pada Rudy; kakaknya, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Dua anggota keluarga lainnya juga memiliki posisi penting: Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara.
Abdul Gafur bahkan terjerat operasi tangkap tangan KPK dan dijatuhi vonis bersalah dalam kasus suap, menambah keprihatinan atas kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan satu keluarga.
Kelompok Front Kaltim Menggugat telah menggelar demonstrasi di depan gedung KPK, mendesak lembaga anti-rasuah ini untuk menyelidiki potensi korupsi dalam keluarga Mas’ud.
“Konsentrasi kekuasaan politik dalam satu keluarga adalah ancaman serius bagi demokrasi. Jika dibiarkan, dinasti politik ini akan menurunkan kualitas demokrasi dan menjadikan rakyat Kalimantan Timur sebagai korban,” imbuh Musyanto.
