Satujuang– Komisi II DPRD Kabupaten Blitar dan Organisasi Masyarakat Gerakan Anak Nasionalis (GANNAS) Kabupaten Blitar menggelar hearing bersama, Rabu (20/9/23).
Hearing ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Candra Purnama, yang didampingi oleh sejumlah Anggota DPRD di Ruang Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar.
“Pertemuan ini bertujuan untuk membahas tentang himbauan pembelian beras lokal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta inisiatif gerakan menabung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar,” ujar Candra.
Candra menjelaskan bahwa meskipun niat baik terkandung dalam Surat Edaran (SE), namun pelaksanaannya belum optimal.
DPRD akan terus mendorong perbaikan mekanisme dan produk terkait pembelian produk dalam daerah.
“Kami berkomitmen untuk mengawasi progres perbaikan ini di masa mendatang, karena penting bagi pemerintah daerah untuk berupaya semaksimal mungkin dan secepat mungkin melakukan pembenahan,” terang Candra.
Setelah hearing, Ketua Ganas, Joko Wiyono, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut terhadap Surat Edaran (SE) Bupati Blitar Nomor 912/68/409.1.4/2023.
SE tersebut mengenai Gerakan Gemar Menabung dan Surat Edaran (SE) Bupati Blitar Nomor 510/61/409.1.4/2023 yang menghimbau pembelian beras lokal bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Kedua surat ini telah ditandatangani dan memiliki lampiran surat dinas dari Sekretaris Daerah (Sekda), yang secara administratif memberikan pengakuan,” ujar Joko.
Namun, Joko juga mencatat bahwa kualitas beras lokal yang diterima masih belum memadai, bahkan ada yang dikembalikan.
Selain itu, merk dagang pena yang digunakan juga sedang dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, Joko meminta agar proses ini dipercepat.
“Mengingat bahwa perizinan tidaklah mudah, dan penting untuk mencatat bahwa pena hanya mengemas produk dari pokmas dan bumdes, sementara pengawasan perlu ditingkatkan,” terang Joko.
Terkait gerakan menabung, Joko menekankan pentingnya mengamankan dana tersebut terutama mengingat adanya kasus korupsi aset yang belum dikembalikan.
Turut hadir juga dalam hearing ini, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta ada Direktur PT.BPR HAS.(adv/NT/Herlina)