Pemko BATAM BP BATAM
Hukrim  

Kejagung Tetapkan Mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Jadi Tersangka Korupsi

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin

Jakarta – Kejaksaaan Agung menetapkan 2 orang tersangka terkait pekara korupsi perizinan perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Kedua tersangka tersebut adalah mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Raja Thamsir Rahman (RTR) dan Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi (SD).

Mereka dituduh melakukan perbuatan korupsi yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin kepada wartawan di Gedung Kejagung Jakarta.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Dana Desa, Dihubungi, Kades Blokir Akun WA

“RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (1999- 2008) dan SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group ditetapkan menjadi Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Burhanuddin, Senin (1/8/22).

Burhanuddin menjelaskan duduk perkara berawal pada 2003.

Surya Darmadi selaku Pemilik PT Duta Palma Group melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir Rahman selaku Bupati Indragiri Hulu (periode 1999-2008).

Kesepakatan itu untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.

Baca Juga :  Korupsi Dana Desa di Sulsel Capai 31 Kasus, Kabupaten Gowa Terbanyak

Termasuk persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di lahan yang berada dalam kawasan hutan.

“Pembuatan kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan melawan hukum karena tanpa didahului adanya Izin Prinsip, AMDAL,” kata Jaksa Agung.

Selain itu,  PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelolanya.

Baca Juga :  Kantor KPU Kaur Digeledah Tim Pidsus Kejari

Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara.

Yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan, untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan. (red/danis)