Satujuang.com/tag/bengkulu/">Bengkulu – Wacana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di semua instansi pemerintahan mulai tahun 2023 mendatang ditolak secara tegas oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Ditegaskan Rohidin, hadirnya 6 ribuan tenaga honorer di provinsi Bengkulu semua dicover oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Bahkan untuk semua gaji sudah teranggarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu dan sama sekali tidak membebani APBN.
“Sepanjang itu dari APBD kita, saya kira pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD kita masing-masing,” jelas Rohidin, Kamis (20/1/22).
Disamping itu dijelaskan Rohidin, semua tenaga honorer sudah terdata dengan baik. Bahkan data nama-nama honorer, tugas di OPD mana, termasuk gaji juga sudah terdata dengan menggunakan sistem online.
“Semua sudah online, tidak bisa lagi menghilangkan data honorer, Pemprov tidak bisa. Karena sudah terkoneksi semua melalui database online,” tuturnya.
Sehingga tenaga honorer yang telah mendapatkan surat tugas (SK) baik dari kepala OPD maupun kepala daerah, tidak bisa diganti-ganti tanpa melalui proses aturan yang berlaku.
Rohidin menegaskan, rencana menghapus tenaga honorer kemungkinan hanya pengalihan status saja. Namun, jika benar-benar dilakukan, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan langsung menyampaikan keberatan ke KemenpanRB.
“Saya kira alokasi penganggaran gajinya sudah jelas, saya akan sampaikan ke Menteri nanti,” tegasnya.
Kembali ditegaskan Rohidin, hadirnya tenaga honorer sangat membantu kinerja pemerintah dan sekaligus membuka kesempatan kerja untuk masyarakat. (Mc)
