Satujuang, Bengkulu- Terkait krisis yang terjadi di Pulau Enggano, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan instruksikan Wakil Gubernur Ir Mian dan Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata untuk secara bergiliran berkantor di Pulau Enggano.
Langkah ini menurutnya guna memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 berjalan optimal.
“Minggu pertama, Wagub berkantor di sana. Minggu kedua, Bupati Bengkulu Utara. Dan minggu ketiga saya sendiri yang akan berkantor di Enggano,” sampai Helmi dalam keterangan resmi, Rabu (2/7/25).
Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Gubernur untuk membentuk tim koordinasi penanganan krisis Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Helmi menyebut tim telah dibentuk dan kini bekerja di bawah kendali langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu.
Menurut Helmi, keberadaan pejabat tinggi di lokasi akan memastikan bahwa penanganan krisis dilakukan secara nyata dan tidak hanya berdasarkan laporan dari jarak jauh.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa para pejabat harus tetap berada di Enggano hingga masalah alur pelabuhan benar-benar selesai.
“Kita semua sepakat, persoalan Enggano tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus segera dituntaskan,” tegas Helmi.
Selain pejabat daerah, Helmi Hasan juga mengusulkan agar Menteri BUMN Erick Thohir menugaskan Direktur Utama PT Pelindo untuk turut berkantor di Enggano.
Langkah ini dinilai penting agar proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi simpul utama logistik menuju Enggano bisa dipercepat dan diawasi langsung.
“Kalau semua pemangku kepentingan hadir langsung di lapangan, maka semua hambatan bisa diselesaikan lebih cepat,” imbuhnya.
Sementara itu, kapal Orca milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah standby di perairan Enggano.
Kapal ini direncanakan untuk melayani pengangkutan penumpang dan hasil bumi secara gratis dari Enggano ke Kota Bengkulu, sebagai bagian dari dukungan logistik dan mobilitas warga dari pemerintah pusat. (MC)
