Satujuang, Bengkulu – Di tengah kampanye efisiensi anggaran yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, muncul sejumlah pos belanja yang memantik pertanyaan publik.
Salah satunya adalah alokasi anggaran lebih dari Rp 1 miliar untuk kebutuhan sewa kendaraan dan pengadaan gordyn (tirai) kantor Gubernur.
Berdasarkan data yang diperoleh, Pemprov Bengkulu melalui dua biro strategis menetapkan anggaran sebagai berikut:
Rp 703.680.000 untuk Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Rp 345.107.880 untuk Pengadaan Gordyn Kantor Gubernur melalui Biro Umum, Humas dan Protokol.
Total anggaran dari dua pos tersebut mencapai Rp 1.048.787.880, atau lebih dari satu miliar rupiah.
Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Bengkulu, Jevi Sartika SH, mempertanyakan urgensi kedua anggaran tersebut di tengah kebijakan efisiensi yang digadang-gadang pemerintah.
“Efisiensi seharusnya menyentuh hal-hal yang tidak bersifat prioritas. Publik perlu tahu dan menilai sendiri, apakah pengadaan gordyn kantor dan sewa mobil merupakan bentuk efisiensi, atau justru pengalihan anggaran ke kebutuhan birokrasi,” tegas Jevi, Selasa (20/5/25).
Ia juga menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi poin penting yang harus diperkuat dalam setiap proses penganggaran.
Menurutnya, fokus anggaran semestinya lebih menyentuh kebutuhan masyarakat luas, bukan kenyamanan birokrat.
Yang paling disoroti Jevi adalah pos anggaran sewa kendaraan dengan nominal hampir mencapai angka miliaran rupiah tersebut.
“Untuk apa dan untuk siapa sewa sampai ratusan juta itu?,” lanjut Jevi.
Jevi menuturkan, fenomena ini menjadi refleksi penting bahwa efisiensi anggaran tidak hanya soal angka yang dipangkas, tetapi juga menyangkut keberpihakan anggaran terhadap sektor yang paling membutuhkan.
Di saat sektor vital seperti pertanian, pendidikan, dan pelayanan dasar turut terdampak pemangkasan, masyarakat wajar mempertanyakan arah dan skala prioritas Pemprov Bengkulu.
Sementara untuk kegiatan pembangunan jalan Provinsi Bengkulu, belum ada informasi pos anggaran yang didapatkan oleh media ini.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pejabat terkait, guna mengetahui dasar pengalokasian dua pos anggaran tersebut. (Red)
