Satujuang, Bengkulu- DPRD Provinsi Bengkulu menuntaskan proses administratif pembacaan usulan PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, menyerahkan keputusan akhir kepada Partai Golkar dan Kementerian Dalam Negeri.
Menandakan drama perebutan kursi panas pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu telah memasuki babak baru.
Lewat rapat paripurna yang dibalut tensi tinggi, lembaga legislatif ini akhirnya resmi secara administratif dan melempar bola panas tersebut kembali ke pangkuan Partai Golkar serta Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, dalam pernyataan tegasnya di hadapan sidang, bahwa DPRD bukanlah medan tempur untuk menyelesaikan kemelut internal partai.
Baginya, tugas lembaga telah tuntas secara prosedural.
”Kalau mekanisme di lembaga DPRD Provinsi Bengkulu sudah kita jalankan sesuai dengan aturan. Selanjutnya kita kembalikan ke Partai Golkar untuk menindaklanjuti!” tegas Teuku, mengunci debat kewenangan di ruang sidang.
Langkah ini menandai dimulainya hitung mundur administratif yang krusial.
Nasib kepemimpinan kini bergantung pada kecepatan birokrasi:
- Deadline Gubernur: Hasil paripurna ini “diharamkan” tertahan lebih dari tujuh hari kerja di meja Gubernur Bengkulu.
- Ujian Mendagri: Dari tangan Gubernur, berkas akan diterbangkan ke Jakarta. Menteri Dalam Negeri hanya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan nasib legitimasi pimpinan tersebut.
Prosedur berjenjang ini bukan sekadar formalitas, melainkan garis pembatas sah atau tidaknya sebuah kekuasaan di kursi pimpinan dewan.
Rapat paripurna kali ini bukan sekadar pertemuan rutin; ia adalah panggung pertarungan ego dan demokrasi lokal.
Ruang sidang menjadi saksi bisu bagaimana perbedaan pandangan dihujamkan secara terbuka, menguji kekuatan musyawarah di tengah gempuran kepentingan politik.
Meskipun dinamika memanas, agenda tetap melaju di bawah komando undangan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua I.
Keputusan telah diambil, namun aroma ketegangan tetap menyengat hingga keputusan final turun dari pusat. (Red)
