Malang – Realisasi belanja APBN di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang sampai dengan Desember 2022 mencapai Rp 7,51 triliun.
Nilai ini sama dengan 96,63% dari total pagu sebesar Rp 7,77 triliun.
Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,93% dari realisasi bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 8,50 triliun atau 94,56% dari total pagu sebesar Rp 8,99 triliun.
“Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp 7,51 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan efek berganda guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuran,” kata Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, Sabtu (28/1/23).
Pihaknya mengapresiasi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemerintah Daerah yang telah berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Diharapkan melalui realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang tersebut, dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), dari total realisasi belanja sebesar Rp.7,51 triliun tersebut.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp 5,76 triliun atau 96,90% dari total pagu sebesar Rp 5,94 triliun.
Lalu tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 1,75 triliun atau 95,76% dari pagu sebesar Rp 1,83 triliun.
Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Bulan Desember 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 3,58 triliun atau 99,22% dari pagu sebesar Rp 3,61 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 1,97 triliun atau 93,23% dari pagu sebesar Rp 2,11 triliun dan merupakan terkecil realisasinya.
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 195,61 miliar atau 94,14% dari pagu sebesar Rp 207,79 miliar.
Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp 15,03 miliar atau 94,40% dari pagu sebesar Rp 15,92 miliar.
Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp 270,41 miliar atau 84,31% dari pagu sebesar Rp 320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp 676,46 miliar atau 96,21% dari total pagu sebesar Rp 703,12 miliar.
Nilai itu untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp 801,66 miliar atau 99,95% dari total pagu sebesar Rp 802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan Desember 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp 108,68 triliun dan tumbuh sebesar 7,39% (YoY).
Terdiri dari Perpajakan sebesar Rp 20,56 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 86,91 triliun, dan PNBP sebesar Rp 1,21 triliun. (red/dws)
