Satujuang, Kota Bengkulu– Program Mall Pelayanan Publik (MPP) Bergerak yang diluncurkan Pemerintah Kota Bengkulu kembali mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.
Di hari pertama pelaksanaan, Senin (14/7/25), tercatat lebih dari 300 warga memadati lokasi pelayanan di Kantor Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi secara langsung membuka kegiatan ini dan menegaskan bahwa MPP Bergerak merupakan komitmen nyata pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik ke tengah masyarakat.
“Lewat MPP Bergerak, warga tak perlu lagi jauh-jauh ke kantor dinas atau ke pusat kota hanya untuk mengurus administrasi. Semua dilayani langsung di kelurahan,” ujar Dedy.
Program ini menghadirkan 13 layanan publik utama, mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran BPJS Kesehatan gratis melalui UHC, pemeriksaan kesehatan (gula darah, kolesterol, asam urat), pembayaran PBB-P2, perpanjangan SIM A dan C, pembayaran pajak kendaraan, hingga pelaporan SPT Tahunan.
Ada juga layanan khusus seperti tes kosmetik, obat, dan makanan, penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN), layanan rehabilitasi, hingga ATM dan layanan perbankan dari mitra bank yang turut berpartisipasi.
Plt Kadis DPMPTSP Kota Bengkulu, Sri Putri Yani SH MM, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat membuktikan program ini sangat dibutuhkan, terutama di kawasan padat penduduk yang jauh dari pusat pemerintahan.
“MPP Bergerak adalah solusi konkret atas keluhan masyarakat selama ini. Hari pertama langsung diserbu 300 warga. Ini menunjukkan program ini menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegas Sri Putri, didampingi Ketua Tim MPP Bergerak, Hj Rolisanti SH.
Rolisanti menambahkan, warga Kecamatan Kampung Melayu dan sekitarnya diimbau untuk memanfaatkan layanan ini hingga 16 Juli 2025, karena seluruh proses pelayanan dibuka dari pagi hingga sore hari dengan sistem jemput bola.
Program ini tidak hanya bertujuan memperpendek rentang kendali pelayanan publik.
Tetapi juga bagian dari upaya Pemkot Bengkulu dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang mudah diakses masyarakat. (MC)
Comment