Afyendri Kecewa, JHT di Permennaker No.2 Tahun 2022 Tidak Memihak Buruh

Afyendri, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker ini mengundang Afyendri alias Ajin selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepulauan Riau angkat bicara.

“Sebagai masyarakat dan rakyat yang baik, seyogyanya kita wajib loyal kepada aturan negeri ini, tapi aturan yang mengarah kepada kemakmuran rakyat, bukan yang ada kesan mengintimidasi hak-hak rakyat,” ungkap Ajin tegas, Minggu (13/2/22)

Ajin menjelaskan, melihat dan mencermati isi peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2022 tersebut, jelas tidak fair karena memberatkan pekerja dan buruh negeri ini.

Sebagai pengurus KSPSI, lanjut Ajin, dirinya terpanggil untuk membela hak-hak pekerja dan buruh negeri ini, khususnya untuk wilayah Kepri ini dimana tempat saya menghirup kehidupan.

Baca Juga :  Kejurda Motor Cross Piala Gubernur Kepri, Team Dort Karimun Raih Juara

“Kami dari pengurus KSPSI se-Provinsi Kepri tidak akan tinggal diam dan tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan orasi dalam menyampaikan pembelaan terhadap hak-hak Pekerja dan Buruh di negeri ini,” tandas Ajin.

Ajin merasa kecewa, karena Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terjadi perubahan persyaratan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Ajin menjelaskan, JHT baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun, ini merugikan pekerja dan rakyat Indonesia.

“JHT itu adalah hak pekerja, karena iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri tidak ada alasan untuk menahan uang tersebut,” jelas Ajin.

Baca Juga :  Babinsa Koramil 0829-08/Tragah Dampingi Pelaksanaan Vaksinasi SD Pacangan

Ajin mengaskan, JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana milik pekerja, bukan dana milik Pemerintah atau dana negara.

“Saya ingin bertanya, seperti apa nasib pekerja jika ada pekerja yang di PHK diusia baru 40 tahun, apa harus menunggu 16 tahun kedepan baru mereka bisa menerima JHT tersebut?” tanya Ajin.

Ajin menduga Permenaker ini  tidak dikaji dengan bijaksana.

“Ada apa ditubuh lembaga BPJS tersebut sehingga Pemerintah mengeluarkan peraturan ini? Kenapa uang rakyat ditahan-tahan?” tanya Ajin lagi dengan kesal.

Ajin menganggap penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2022 tentang manfaat JHT ini seperti dipaksakan.

“Menggunakan rumus apa? Sehingga mereka memutuskan JHT baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun, peraturan ini terkesan tidak professional,” sengit Ajin.

Baca Juga :  19 Orang di Kepulauan Riau Positif Omicron

“Padahal peraturan sebelumnya yang termaktub didalam Permenaker No. 19 tahun 2015 sudah cukup bagus, manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti bekerja, paling juga menunggu satu bulan untuk pengurusan administrasinya dan dana JHT sudah bisa cairkan,” beber Ajin.

Diakhir Ajin mengatakan, ini peraturan sudah tidak mengarah pada kepentingan pekerja dan buruh dan terkesan tidak memihak kepentingan rakyat lagi.

“Dan sekali lagi saya tegaskan, kami dari jajaran pengurus KSPSI se-Provinsi Kepri tidak akan tinggal diam dalam menyingkapi persoalan ini,”  pungkas Ajin. (Suryadi Hamzah)